BHP : Skenario Liberalisasi Pendidikan Negeri Ini

logo-km

BHP : Skenario Liberalisasi Pendidikan Negeri Ini

Kajian Lanjutan Mengenai Esensi BHP dan Kontradiksi Penerapannya
dengan Dunia Pendidikan Indonesia

Pengesahan RUU BHP menjadi Undang-Undang pada tanggal 17 Desember 2008 lalu menuai banyak protes dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Banyak demonstrasi digelar dalam rangka menyerukan penolakan terhadap pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan tersebut.

Berbagai alasan dikemukakan banyak pihak sebagai rasionalisasi penolakan pengesahaan RUU BHP ini. Baik itu terkait dengan permasalahan pasal-pasal di dalamnya, maupun mengenai ketidaksiapan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun terlepas dari itu semua, dalam  paper ini KM ITB akan menjabarkan alasan utama penolakan BHP ditinjau dari sisi filosofi pendiddikan dan esensi dari BHP itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai rasionalisasi lebih lanjut dari pernyataan sikap bahwa kami MENOLAK penerapan Badan Hukum dalam Pendidikan.

Selayang Pandang Filosofi Pendidikan Indonesia

Sebelum berbicara lebih jauh tentang BHP dan dampaknya pada dunia pendidikan Indonesia, terlebih dahulu kami akan mengingatkan kembali filosofi dan tujuan dari pendidikan negeri ini.

Pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupkan bangsa. Hal tersebut didetailkan lebih lanjut pada batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 yang mengatur mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa:

  1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
  2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Negara wajib membiayainya
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Demikian, pada pasal tersebut jelas terlihat tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh generasi bangsa untuk mengenyam pendidikan demi menjadi bangsa yang cerdas. Pendidikan akan mencetak generasi-generasi cerdas, tangguh dan berkarakter dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang akan menentukan kemajuan bangsa ini.

Bangsa cerdas adalah bangsa yang sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan dirinya tanpa perlu bergantung pada pihak lain. Ia juga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki negaranya, baik SDA maupun SDM guna kepentingan dan kemajuan Bangsanya. Satu hal lagi, bangsa cerdas adalah bangsa yang memiliki kedaulatan penuh atas negaranya. Kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain, baik bentuk intervensi konkret maupun tersembunyi.

Itulah tujuan hakiki dari pendidikan Indonesia, dan sesuai dengan amanah konstitusi tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional guna mencapai tujuan pendidikan Indonesia.

Hal inilah yang perlu mendapat perhatian.

Aspek Esensial Badan Hukum Pendidikan

BHP (Badan Hukum Pendidikan) merupakan suatu konsep baru yang ditawarkan pada dunia pendidikan Indonesia. Konsep tersebut adalah pengubahan bentuk institusi-institusi pendidikan formal di Indonesia menjadi berbentuk Badan Hukum. Mulai dari pendidikan dasar (SD, SMP, dan sederajat), pendidikan menengah (SMA, dan sederajat) hingga pendidikan tinggi. Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk badan hukum pendidikan ini tertuang dalam UU BHP.

Sebagai suatu institusi yang berbentuk Badan Hukum, BHP memiliki esensi dan karakteristiknya yang khas sebagai suatu badan hukum. Esensi ini merupakan satu hal yang tidak mungkin dapat dilepaskan dari keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Karenanya merupakan konsekuansi logis jika pada keberjalanannya institusi pendidikan dengan bentuk BHP ini akan menjalankan mekanisme pengelolaan sebagaimana layaknya pengelolaan badan hukum (perusahaan). Suatu perusahaan akan menjalankan kegiatannya berorientasi pada keuntungan. Demikian pula halnya yang terjadi dengan Badan Hukum Pendidikan. Hal tersebut dapat terlihat pada berbagai pasal dalam UU BHP dan setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek:

1.      Pendanaan, Usaha, dan Pengelolaannya

Pada pasal 37 ayat 1 UU BHP disebutkan bahwa kekayaan awal BHPP, BHPPD, atau BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan Akibat dari adanya mekanisme ini adalah meskipun BHP tersebut didirikan oleh pemerintah, kekayaannya tetap terpisah dari keuangan Negara. Kekayaan dan pendapatan BHP dikelola secara mandiri oleh institusi tersebut secara transparan dan akuntabel (pasal 37 ayat 5). Mekanisme pengelolaannya tentu serupa dengan mekanisme pengelolaan kekayaan dan pendapatan pada suatu badan hukum.

Dari sisi pendanaan, Pasal 41 UU BHP menjelaskan mengenai pendanaan dari Badan Hukum Pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Pada pasal tersebut terlihat bahwa baik pada pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, tetap terdapat porsi-porsi pembiayaan yang tidak ditanggung oleh pemerintah dan otomatis harus dipenuhi sendiri oleh Badan Hukum Pendidikan tersebut, baik sumber pendapatan yang berasal dari peserta didik maupun bukan, selain itu masih ada pembagian pendanaan antara BHP dan Pemerintah yang tidak jelas porsinya (lihat pasal 41). Dari sinilah terbuka beberapa mekanisme usaha bagi BHP untuk memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya. Persis seperti badan hukum (perusahaan) menjalankan usahanya. Hal ini tentunya membuka lebar liberalisasi dan komersialisasi dalam institusi pendidikan, dan diperkuat oleh pasal-pasal berikut:

Pertama, BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat mendirikan suatu badan hukum (perusahaan) guna membiayai biaya operasional. Hal tersebut tercantum pada pasal 43 ayat 1. Pada undang-undang ini tidak terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis usaha apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh institusi BHP.

Kedua, BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio (saham). Hal tersebut tercantum dalam pasal 42 ayat 1. Artinya, sebagaimana layaknya perusahaan, institusi pendidikan berbentuk BHP pun dapat bermain di bursa saham. Usaha ini sangat riskan, terlebih bila dijalankan oleh sebuah badan hukum pendidikan. Apalagi mengingat krisis luar biasa yang melanda pasar finansial di seluruh dunia dan mengakibatkan puluhan perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan besar gulung tikar dalam waktu singkat. Bagaiman bila hal tersebut menimpa BHP? Tentu saja dibubarkan, dan akan berlaku UU kepailitan seperti yang disebutkan dalam pasal 58 ayat 4. Tentang nasib keberjalanan proses pendidikan itu sendiri tak usah kita pertanyakan lagi. Begitu juga tentang kisah guru dan siswanya.

Hal lain yang irasional adalah, seperti dijelaskan pada pasal 42 ayat 4 bahwa ‘Investasi dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi resiko yang ditanggung Badan Hukum Pendidikan’. Jelas-jelas pada ayat tersebut disebutkan bahwa permainan saham yang dilakukan oleh institusi BHP mengandung resiko. Meskipun tidak dijelaskan besar kecilnya resiko yang mungkin terjadi, adalah hal yang mungkin resiko terbesar dari mekanisme tersebut adalah pembubaran (kepailitan) dari institusi BHP. Tidak ada jaminan bahwa konsekuensi terburuk itulah tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin sebuah sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pendidikan dibuat dalam sebuah mekanisme ketidakjelasan yang beresiko tinggi.

Dari kedua mekanisme pendanaan tersebut, tercium sekali aroma liberalisasi pendidikan. Dapatkah kita bayangkan bagaimana jadinya dunia pendidikan Indonesia jika mekanisme pengelolaannya didasarkan pada mekanisme pengelolaan suatu perusahaan?

2.      Penanaman Modal Dalam Badan Hukum Pendidikan

Konsekuensi dari bentuk institusi pendidikan sebagai Badan Hukum adalah kebebasannya untuk mencari sumber dana. Apalagi ternyata pemerintah pun tidak membiayai sepenuhnya dan tidak pula menjamin secara utuh ketersediaan biaya bagi operasional suatu institusi pendidikan (lihat pasal 41). Karenanya terdapat suatu keterbutuhan dari institusi BHP untuk mendapatkan dana operasional. Selain dari mekanisme pendanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat mekanisme lain sebagaimana tercantum pada pasal 45 ayat 1, yakni:

‘Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada Badan Hukum Pendidikan … sesuai dengan peraturan perundang-undangan’

Pada pasal ini tidak dijelaskan masyarakat yang mana yang dimaksudkan. Apakah itu masyarakat sipil biasa, ataukah para pengusaha (pemilik modal)? Bahkan, meskipun yang dimaksud dengan ‘masyarakat’ pada ayat tersebut adalah gabungan dari keduanya, kita dapat pikirkan sendiri, masyarakat jenis apa yang mampu ‘mengucurkan’ dana bagi suatu institusi BHP.

Lebih jauh lagi, dalam menganalisis aspek ini, kita tidak bisa hanya terpaku pada UU BHP saja, melainkan juga pada peraturan perundang-undangan lainnya. Karena peraturan perundang-undangan lain lah yang memberikan pengaturan mengenai apa dan bagaimana mekanisme masyarakat dalam memberikan dana kepada institusi BHP. Hal tersebut tercantum dalam UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan PerPres No.77 tahun 2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Jadi, salah satu mekanisme dari BHP untuk memperoleh dana operasional adalah dengan menarik investor dan membuka investasi pihak luar terhadap dirinya. Inilah salah satu esensi utama juga urgensi utama dari bentuk Badan Hukum Pendidikan.

Investor hanya akan menginvestasikan dananya pada sektor-sektor yang dirasa dapat memberikan keuntungan baginya. Sektor pendidikan adalah sektor yang menggiurkan karena pendidikan merupakan kebutuhan inelastik dan vital bagi setiap Negara termasuk Indonesia. Keuntungan yang dijanjikan dari ‘bisnis’ di bidang pendidikan ini sangat menggiurkan mengingat pasar pendidikan tidak pernah kehilangan konsumen. Meskipun demikian untuk menginvestasikan dananya, para investor perlu mendapat keyakinan bahwa dana yang mereka investasikan pada suatu lembaga akan menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya mereka membutuhkan lembaga yang auditable dan accountable. Kedua kriteria inilah yang ditawarkan oleh sebuah badan hukum.  Karena itu pengubahan bentuk institusi pendidikan menjadi badan hukum adalah hal yang urgen untuk menarik investor.

Satu hal lagi yang menarik adalah mengenai kemungkinan masuknya modal asing dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia.

Pada draft RUU BHP per agustus 2007 pasal 7 terdapat pengaturan mengenai bolehnya lembaga pendidikan asing mendirikan BHP di Indonesia dengan kepemilikan modal paling banyak 49% dari kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini mendapat kecaman dari banyak pihak, baik para ahli maupun mahasiswa. Pada perkembangan berikutnya (versi draft selanjutnya), kata-kata ‘lembaga pendidikan asing mendirikan BHP di Indonesia dengan kepemilikan modal paling banyak 49% dari kebutuhan penyelenggaraan pendidikan’ hilang dari draft RUU BHP sehingga banyak kalangan yang merasa’ lega’ dan merasa bahwa RUU BHP tersebut aman karena tidak lagi mencantumkan kepemilikan modal asing pada suatu institusi pendidikan.

Padahal, kenyataannya tidak demikian. Meskipun kata-kata kepemilikan modal asing dihilangkan dari draft RUU BHP, namun pada PerPres no.77 tahun 2007 tetap disebutkan bahwa salah satu badan usaha yang dapat dimasuki modal asing adalah pendidikan, baik formal maupun informal. Persentasi besarnya modal asing tersebut adalah 49%. Artinya, institusi pendidikan dalam bentuk BHP tetap dapat menerima investasi dari modal asing hingga maksimal 49% dari biaya operasionalnya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dalam UU BHP pun tidak terdapat larangan untuk menerima investasi modal asing. Dan dari pembagian porsi pendanaan, investasi asing memiliki peluang yang cukup besar untuk memegang persentase terbesar. Bagaimana mungkin sektor yang penting seperti pendidikan dalam suatu negara dikuasai oleh modal asing. Seperti apa kebijakan yang akan diterapkan didalam badan hukum ini yang jelas-jelas bersifat “mandiri”? lalu seperti apa wujud kedaulatan negeri ini bila sektor pendidikannya diselenggarakan oleh pihak asing?

Fenomena ini menggelikan. Terlihat betapa Pemerintah mempermainkan masyarakatnya. Mencoba ‘mengikuti’ tuntutan masyarakat untuk menghapuskan kemungkinan kepemilikan modal asing dalam RUU BHP namun dibalik itu ternyata tetap ada peraturan yang memperbolehkan masuknya investasi asing dalam dunia pendidikan. Fenomena ini jarang sekali terekspose pada masyarakat luas dan seringkali menjadi hal yang luput dari perhatian banyak pihak

Dari pemaparan pada poin ini jelas pula tercium aroma proses liberalisasi pendidikan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan Indonesia.

3.      Mengenai Pembubaran BHP (Kepailitan BHP)

Sebagaimana layaknya suatu badan hukum, Badan Hukum Pendidikan pun memiliki mekanisme pembubaran atau kepailitan. Hal tersebut diatur pada pasal 57, 58 dan 59 UU BHP. Khusus pada pasal 58 ayat 4 dikatakan bahwa ‘Apabila badan hukum bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.’ Artinya disini, posisi BHP tidak berbeda dengan perusahaan dimana pada perusahaan yang dinyatakan pailit pun berlaku undang-undang kepailitan.

Dalam hal ini, badan hukum pendidikan (bukan pemerintah) tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Tenaga pendidik (guru) dengan status PNS akan dikembalikan ke instansi induk. Lalu guru yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan mengikuti perjanjian yang telah dibuat. Jelaslah disamping adanya komersialisasi badan hukum pendidikan, guru pun ikut dikomersilkan dengan adanya bentuk badan hukum ini yang tentu saja tidak membuat guru PNS dan guru yang menjadi pegawai badan hukum pendidikan bernafas lebih lega dari resiko ini. Begitupula halnya dengan para peserta didik yang akan dipindahkan ke badan hukum yang lain setelah pembubaran badan hukum yang bersangkutan, belum tentu badan hukum pendidikan yang ada mampu menampung kuantitas peserta didik tersebut, lagipula badan hukum pendidikan memberlakukan kebebasan bagi tiap BHP unuk menentukan kurikulumnya, maka akan terjadi penyesuaian antara kurikulum yang diterima peserta didik yang akan memakan banyak waktu, didukung pula oleh budaya ruwetnya birokrasi negara ini. Maka tak dapat disangsikan bahwa peserta didik akan terganggu proses belajarnya.

Selain itu,  pembubaran ini juga harus diikuti oleh likuidasi, berarti seluruh aset badan hukum pendidikan baik aset usaha maupun aset pendidikan akan dicairkan seluruhnya.

Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu institusi pendidikan memiliki kemungkinan untuk pailit (bubar)? Mengingat pendidikan merupakan hal pokok yang menentukan kualitas SDM bangsa dan dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap kemajuan-kemunduran bangsa ini, maka pembubaran (kepailitan) adalah hal yang tidak boleh terjadi pada suatu institusi pendidikan di suatu negara.

Kontradiksi BHP secara Esensial dengan Tujuan Pendidikan Indonesia

Demikian telah dipaparkan mengenai aspek-aspek esensial pada suatu Badan Hukum Pendidikan. Aspek-aspek tersebut lah yang akan selalu menyertai penerapan dari suatu badan hukum termasuk dalam hal ini adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali terlihat bahwa konsep BHP dalam penyelenggaraan pendidikan bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Bagaimana tidak, bukankah telah tergambar bahwa aroma liberalisasi pendidikan begitu kuat tercium pada aspek-aspek esensial BHP?

Kembali diingatkan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh generasi bangsa untuk mengenyam pendidikan demi menjadi bangsa cerdas. Sekarang, silakan nilai, apakah penyelenggaraan pendidikan dengan institusinya yang berbentuk BHP akan memfasilitasi bangsa ini untuk meraih tujuan pendidikannya? Jawabannya tidak.

Alih-alih mencetak generasi cerdas, pendidikan Indonesia justru diliberalisasi dan dijadikan komoditas. Pendidikan dianggap sebagai pasar yang menguntungkan dengan para investor yang bermain di dalamnya. Pendidikan dipandang sebagai sektor bisnis yang menguntungkan. Posisi pendidikan sebagai aspek penting penentu kemajuan negeri ini nampaknya tergeser oleh keuntungan-keuntungan materi yang dijanjikan.

Ingat, pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Pengalihbentukan institusi pendidikan menjadi BHP telah menghilangkan penjaminan pemerintah terhadap kepastian setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan ini. Bentuk BHP memungkinkan  pengelolaan diserahkan pada masing-masing institusi pendidikan dengan peran pemerintah yang minimal di dalamnya.

Dapat terlihat dari segi pendanaan Pemerintah tidak menjamin ketercukupan dana operasional bagi institusi pendidikan dan ‘membebaskan’ masing-masing institusi untuk ‘menambal’ biaya yang kurang dengan berbagai mekanismenya, diantaranya adalah dengan mendirikan suatu perusahaan atau ikut serta dalam pasar saham. Pada segi investasi, ternyata berdasarkan Perpres no. 77 tahun 2007 terdapat kemungkinan modal asing menjadi sumber dana bagi institusi pendidikan sampai dengan 49%.  Pada sisi pembubaran pun, ternyata terbuka kemungkinan terjadinya pembubaran suatu institusi pendidikan salah satunya karena pailit.

Dimana sisi penjaminan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya pendidikan yang baik dan berkualitas bagi rakyatnya?

Dimana sisi kontrol pemerintah dalam mengelola pendidikan Indonesia yang menjamin penyelenggaraan pendidikan akan mengantarkan pada tujuannya?

Satu hal lagi yang berbahaya dari BHP adalah adanya otonomisasi dalam pengelolaan institusi pendidikan. Hal tersebut terlihat pada pasal 4 ayat 2 dimana disebutkan bahwa salah satu prinsip pengelolaan pendidikan formal oleh Badan Hukum Pendidikan adalah Otonomi, yaitu kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemandirian dalam bidang akademik. Kemudian pada pasal 33 ayat 2 tentang tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi salah satunya adalah menyusun dan menetapkan kebijakan akademik bersama dengan organ representasi pendidik. Pada penjelasan RUU BHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan akademik antara lain meliputi kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran.

Dari hal tersebut muncul pertanyaan, sejauh manakah kewenangan organ pengelola pendidikan dan organ representasi pendidik dalam menetapkan kebijakan akademik termasuk kurikulum? Apakah kurikulum tesebut benar-benar bebas disusun sesuai dengan kebutuhan dan keinginan organ tersebut, ataukan ada koridor-koridor dasar yang ditentukan Pemerintah dalam menetapkan kurikulum?

Perlu diingat bahwa kurikulum merupakan hal amat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum merepresentasikan tujuan dan esensi dari pelaksanaan suatu pendidikan. Jika memang benar tujuan pendidikan negara kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas SDM bangsa ini, maka mau tidak mau Pemerintah harus melakukan kontrol yang sangat terperinci terhadap kurikulum dalam menjamin ketercapaian tujuan pendidikan karena kurikulum sangat terkait dengan apa-apa yang diajarkan kepada peserta didik. Kontrol Pemerintah terhadap kurikulum bukan berarti menyamaratakan materi-materi pengajaran pada setiap institusi pendidikan tinggi. Namun yang perlu dijaga adalah nilai-nilai dan tujuan dari materi pengajaran tersebut yang diperuntukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia demi kemajuan Bangsa.

Kemungkinan masuknya modal asing dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia juga menjadi cacat besar keberlangsungan pendidikan negeri ini. Hal ini tentu saja tidak hanya terkait dengan UU BHP namun juga UU dan peraturan lain seperti PerPres No.77 tahun 2007. Perlu diingat, kemungkinan masuknya modal asing ditambah dengan adanya otonomisasi kurikulum dalam BHP menjadi sebuah peluang besar bagi ‘tangan-tangan asing’ untuk mengobok-obok pendidikan negeri ini. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan. Memberi kesempatan pada pihak asing untuk mengobok-obok pendidikan negeri ini sama saja membuka peluang bagi mereka untuk mencetak SDM negeri ini semau mereka. Mengkerdilkan potensi dan mentalitas bangsa kita sesuai dengan yang mereka inginkan.
Bagaimana dengan ‘Semangat Positif’ dalam BHP?

Banyak pihak, termasuk pemerintah, yang mengemukakan serangkaian semangat positif dari BHP yang dijadikan alasan legalisasi penerapan UU BHP dalam dunia pendidikan kita. Diantaranya adalah:

Konsep BHP akan mewujudkan ’good university governance’

Efektivitas dan efisiensi kinerja institusi menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam institusi berbentuk badan hukum. Profesionalitas ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip BHP, yakni transparansi dan akuntabilias. Apabila dibandingkan dengan sistem sebelumnya, dimana aliran birokrasi sangat panjang, dalam konsep BHP terdapat simplifikasi dengan kemandirian yang dimiliki oleh institusi BHP.

Kemandirian akan memicu kreativitas, inovasi dan memaksimalkan potensi diri

Institusi BHP akan semakin diarahkan untuk menjadi institusi yang mandiri, baik secara pengelolan administrasi, kegiatan akademik, financial maupun pengontrolan kualitas. Dengan ini, institusi tersebut, mau tidak mau, harus dapat bertahan dan memberikan kinerja terbaiknya berdasar pada potensi sendiri dengan memanfaatkan segala sumber

‘Semangat Positif’ BHP yang disebutkan diatas bukanlah nilai esensial dari suatu bentuk Badan Hukum Pendidikan. Artinya hal-hal positif tersebut dapat diperoleh tidak hanya dengan bentuk BHP. Bahkan hal tersebut merupakan dampak dari penerapan badan hukum dalam pendidikan ini. Dalam badan usaha tentunya membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya, selain itu akuntabilitas dan transparansi memang menjadi syarat utama bagi masuknya investasi.

Bukankah peningkatan kualitas pendidikan, daya inovasi dan kreativitas peserta didik, pemenuhan sarana dan prasarana pelengkap pendidikan, efisiensi birokrasi, dsb dapat pula tercapai dengan sistem pendidikan yang ada sekarang? Tentunya dengan berbagai perbaikan dan peningkatan efisiensi.
Ada Apa Dibalik Pengesahan UU BHP?

Protes yang berdatangan dari berbagai kalangan terkait pengesahan RUU BHP ini tidak membuat Pemerintah urung mengesahkannya. Alih-alih membatalkan, Pemerintah malah membuat modifikasi dan penyesuaian sehingga RUU ini mengalami berbagai perubahan dengan proses penggodokan yang sangat panjang (2003-2008).

Dari fenomena tersebut timbul pertanyaan, mengapa harus bersusah-susah ‘mengotak-atik’ sebuah RUU agar dapat disahkan? Apalagi mengingat hal-hal esensial dari BHP yang tidak sesuai dengan tujuan dan filosofi pendidikan Indonesia. Jika memang yang diinginkan Pemerintah adalah tercapainya sistem pendidikan yang lebih baik, apakah BHP adalah jawabannya?

Kemunculan RUU BHP memang menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Dasar hukum paling kuat dari pemberlakukan UU BHP ini adalah pada UU Sisdiknas no.20/2003 pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan bahwa ‘Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan.’

Namun, tidak dijelaskan mengapa bentuk institusi pendidikan haruslah suatu badan hukum.

Meskipun RUU BHP ini baru dirancang pada tahun 2003, beberapa tahun sebelumnya yakni pada tahun 2000 melalui PP No.152-155 mekanisme Badan Hukum mulai diterapkan sebagai bentuk dari beberapa institusi perguruan tinggi Indonesia (UI, UGM, IPB, ITB) dengan bentuk BHMN.

Mekanisme pembuatan peraturan yang janggal ini (PP diberlakukan terlebih dahulu baru kemudian menyusul undang-undangnya) memberikan kesan bahwa pengalihbentukan institusi pendidikan menjadi badan hukum adalah hal yang telah didesain sejak awal. Mengingat pula keterkaitan permasalahan pendidikan ini dengan peraturan-peraturan lainnya seperti UU Penanaman Modal No.25/2007, PerPres No.77/2007, dan UU Kepailitan No.37/2004 serta kentalnya nuansa liberalisasi di dalamnya. Maka, apakah langkah untuk menjadikan pendidikan berbadan hukum adalah pilihan yang tepat bagi masalah pendidikan di negara ini? Atau ternyata hanya bagian dari sebuah skenario  liberalisasi?

[Kajian Strategis Kabinet KM ITB 2008/2009]
mampir yuk  www.km.itb.ac.id

*pendidikan bukan komoditas, apalagi kapital.

Advertisements

9 responses to “BHP : Skenario Liberalisasi Pendidikan Negeri Ini

  1. Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neolberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

  2. Setuju Bu…tapi anehnya kenapa BEM SI (yang sekarang dikoordinasikan oleh BEM KM IPB) kurang begitu greget dengan issue BHP dan hanya menolak 3 pasal (kelola, pendanaan dan pembubaran) ? lalu hasil kajian KM ITB dan forum rektor kemanakan? (Fikri Alhaq Fachryana)www.fikrialhaq.wordpress.com

  3. Tanpa mengabaikan yang memberikan respon positif, berbagai elemen masyarakat memang banyak yang memberikan respon negatif dalam bentuk penolakan, antara lain mahasiswa, guru, dosen, organisasi profesi, organisasi intelektual, dan yayasan penyelenggara pendidikan.

    Kalau ditinjau lebih jauh, beberapa ketentuan dalam UU BHP nersifat multipersepsi, yaitu dilahat dari kacamata pemerintah dan kacamata masyarakat disisi lainnya. Soal pendanaan, dalam pasal 41 ayat 4 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah menanggung paling sedikit 1/3 biaya operasional pada BHPP & BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah. Sementara itu dalam ayat 7 disebutkan, peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, oarang tua, atau pihak yang bertanggung jawab dalam membiayainya.

    Dari kacamata pemerintah, ketentuan tersebut konstruktif karena akan meringankan masyarakat. Hal ini juga sangat menolong bagi masyarakat tidak berpunya (the have not), karena sebagian biaya pendidikan ditanggung pemerintah.

    Dari kacamata masyarakat, masyarakat mengkhawatirkan kekurangan biaya pendidikan atau yang 2/3 dari keseluruhan hanya dapat dibayarkan oleh masyarakat berpunya (the have). Bahkan ketentuan tersebut merupakan bukti adanya lepas tangan pemerintah yang seharusnya menanggung seluruh biaya pendidikan menengah.

    Diluar pasal tentang pendanaan, masih banyak ketentuan dalam UU BHP yang menciptakan perbedaan pandanagan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan organ representatif, hubungan pendidik dan tenaga kependidikan, pemisahan kekayaan, akuntabilitas dan pengawasan, dan sebagainya berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan.

    Kalau dirunut kembali, perbedaan pandangan seperti itulah yang menyebabkan munculnya reaksi negatif berbagai kelompok masyarakat. terjadinya demo diberbagai tempat yang menolak keberadaan UU BHP.

    Setelah terjadinya perbeadaan pandangan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat tertentu, lalu bagaimana solusinya????Salah satu cara yang tepat dan elegan ialah MELAKUKAN UJI MATERI (JUDICIAL REVIEW) tertahap UU BHP itu sendiri.

    Berbagai kelompok masyarakat memang telah merencanakan melakukan uji materi terhadap UU BHP yang telah disahkan oleh DPR-RI. Tapi sebaiknya kiata tidak hanya melakukan uji materi saja, tetapi melakukan uji formil terhadap UU BHP . Kalau uji materi sekedar menggugat beberapa pasal dalam UU dan kalau dikabulkan, beberapa pasal itulah yang dikoreksi atau tidak diberlakukan. Sedangkan kalau uji formil akan menggugat UU secara utuh dan kalau dikabulkan, keseluruhan UU akan dikoreksi atau tidak lagi diberlakukan.

    Uji materi (ataupun uji formil) terhadap UU BHP kiranya merupakan solusi yang paling fair kerena Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan independen akan membuat keputusan yang objektif; apakah pasal-pasal di dalam UU BHP tersebut sejalan dengan UUD 1945 atau sebaliknya.

    Secara empirik, keputusan MK memang sering menguntungkan pihak pemerintah, misalnya dalam kasus memasukkan gaji pendidik ke dalam anggaran pendidikan, tetapi tidak jarang pula merugikan pihak pemerintah, misalnya dalam kasus penyegeraan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN oleh pemerintah.

    Keputusan MK atas uji materi (ataupun uji formil) terhadap UU BHP dapat dijadikan pedoman untuk menyolusi terjadinya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat terhadap keberadaan UU BHP itu sendiri.

    HIDUP MAHASISWA!!!
    HIDUP RAKYAT!!!

  4. mahasiswa udah kritis2 begini..tapi pemerintah masih tuli juga. jangan diam kawan..ayo bersuara sampai gendang telinga mereka pecah..atau kita pecahkan saja kepura-puraan mereka itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s